Korankita.Online.Pematangsiantar.Sumut - Sejak Perintah berbagi kekuasaan dengan Daerah dalam konteks Otonomi Daerah (Perimbangan keuangan Pusat dgn Daerah) justru hal itu malah membentangkan ke tidak seimbangan antara pemerintah pusat dan daerah , hal itu sangat kentara sehingga mendorong pemerintah daerah untuk bisa membangun kehidupan masyarakatnya untuk dapat berkembang dalam keterbatasan anggaran seperti kota Pematangsiantar.
Kota Pematangsiantar adalah kota yang Heterogen (majemuk-red) dipimpin oleh Kepala Daerah (Walikota-red) dimana kita ketahui Kepala Daerah adalah cermin daerah itu sendiri.
Kota Pematangsiantar dengan masyarakatnya yang heterogen (majemuk-red) ,masyarakat yang mejemuk sangat membutuhkan Pemimpin yang berjiwa besar untuk membangun masyarakat kota Siantar.
Membangun Kota Siantar bukan hanya membangunan Infrastruktur saja tetapi lebih dari itu, akan tetapi membangun kehidupan dalam tatanan masyarakat yang multi etnis dengan sendi-sendi Agama dan Budaya yang berbeda ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah.
Disituasi saat ini dimana sebentar lagi Kota Pematangsiantar menggelar Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020, dimana untuk Kota Pematangsiantar hanya memiliki satu Pasangan Calon Kepala Daerah (Paslon Tunggal) hal ini memunculkan berbagai pertanyaan bagi masyarakat kota Pematangsiantar.
Apakah Paslon Tunggal mampu untuk mengerjakan itu? Jika Paslon tunggal terpilih mana yang lebih dahulu dikerjakan ?
Apakah mengerjakan program pemerintah membangun kota siantar dalam arti luas ? Atau lebih dahulu mengucapkan " "Terima kasih" Kepada Para Sekutu (8 Partai Pemgusung-red) yang mempunyai 30 Kursi Politik di Kota Pematang Siantar.
Memang sesuai prinsip take and give sangat manusiawi bila kita ingin membalas pemberian orang agar tetap seimbang. Begitu jugalah dalam berpolitik Prinsip Take and Give tidak akan hilang dalam sebuah hubungan politik apalagi orang memberikan kepercayaan politik, tak mungkinlah kita tidak balas jasa.
Oleh karena itu untuk mendapatkan jiwa kepemimpinan pada Negara Demokrasi yang kedaulatannya ada pada rakyat tidaklah mudah sebab terlebih dahulu rekomendasi dari perwakilan politik adalah syarat yang harus dipenuhi.
Untuk menjawab pertanyaan diatas maka masyarakat Kota Pematangsiantar yang terdiri dari berbagai elemen dan strata yang berbeda berkomitmen bersatu menyuarakan "Kolom Kosong" dalam Pemilihan Kepala Daerah Pematangsiantar tahun 2020.
Dalam konteks Pilkada Pematangsiantar tahun 2020 masyarakat awalnya dipaksa dengan situasi dimana 8 Partai Politik tidak memberikan pilihan bagi masyarakat kota ini dalam Perhelatan Pilkada Pematangsiantar 2020.
Dalam arti 8 Partai politik mengusung satu paslon, masyarakat kota petangsiantar yang dikenal cukup kritis terhadap kondisi dan situasi dengan tanpa ragu dengan semangat juang yang cukup tinggi dan dengan mentalitas yang cukup teruji,demi memperjuangkan hak hak masyarakat itu sendiri serta berkomitmen secara bersama sama untuk menegakkan Demokrasi yang kondisinya sekarang lagi "sakit" Kolom Kosong menjadi pilihan yang mengalirkan semangat Demokrasi yang sebenarnya.
Masyarakat percaya percaya "Kolom Kosong" adalah pilihan yang tepat, masyarakat percaya "Kolom Kosong" mampu membawa perubahan kearah yang jauh lebih baik sebab masyarakt percaya pemimpin dari "Kolom Kosong" tidak punya hutang politik kepada Partai Politik.
Data yang masuk ke Database Kolom Kosong Linggar Jati Simpatisan "Kolom Kosong" hingga saat ini lebih dari10.000 Simpatisan yang siap terjun mendukung dan memenangkan "Kolom Kosong" dalam Pilkada Pematangsiantar tahun 2020.
Simpatisan ini yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat,organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
GARDAPATIH INDONESIA, UPAS, KOMID TIPIKOR, TOPAN NGO AD, IKEIS,CITRA KEADILAN adalah penggagas Relawan Kolom Kosong, dalam waktu yang cukup singkat sudah melahirkan kelompok Relawan relawan Kolom Kosong,antara lain :
Kolom Kosong Siantar
Kolom Kosong Linggar Jati
Kawan Mas KoKo
Mak Mak Koko
Satgas KoKo
yang siap memenangkan Kolom Kosong dalam Pemilihan Pilkada Pematang siantar Tahun 2020.
Dan Setiap element itu berekspetasi membangun posko pemenangan dari tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan, agar sosialisasi dan edukasi Kolom Kosong sampai keseluruh masyarakat siantar dengan membawa dasar hukum dan fakta kemenangan Kolom Kosong dari kota lainnya agar masyarakat siantar mengetahui kolom kosong adalah tindakan yang kontitusional.
Maka marilah kita memilih Kolom Kosong karena ada harapan,dan dalam Kolom Kosong tidak ada beban Hutang Politik.||Tmpz.
: Sumber Ketua DPP GARDAPATIH INDONESIA *JIMMY E M PURBA*
0 Komentar