KETUA KPK TIPIKOR SUMUT ; MASIH ADA PENYALUR BNPT YANG "LARI" DARI KESEPAKATAN

KORANKITA.ONLINE.// 19 Mei 2021 [ Medan-Sumut]

-BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai-red) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Peneeimaanfaat-red) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warung / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Tertentu.

Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Namun Masih saja terdengar desas desus tentang penyalur yang tidak mengikuti Pedum yang sudah disepakati oleh pihak Dinas dan Bank.

Guna Menyingkapi hal tersebut Tarsudi Ketua KPK Tipikor Dpw Sumut yang Juga Bersama Rio Lubis Tim KPK Tipikor Sumut Juga Bendahara Ikatan Wartawan Online (IWO) Deliserdang melakukan Sosial Control Kebeberapa lokasi penyaluran di kota Medan. Selasa (18/5/2021)

Tidak hanya sosial kontrol Tarsudi juga menyempatkan diri menemui Kepala dinas Sosial kota medan Endar S Lubis dan Sekertarisnya Fahruddin Harahap  diKantornya yang berada di pinang baris.Guna mempertanyakan Syarat dan Ketentuan dalam Penyaluran  BPNT.

Setelah keluar dari kantor dinas sosial kota medan kepada korankita.online Tarsudi Ketua KPK Tipikor Menjelaskan kepada awak media terkait Dilema BPNT 

"Saya sangat mendukung semua program - program Bantuan Pemerintah seperti BPNT ini, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin, Bantuan ini samgatlah berarti bagi mereka".

Lanjutnya "Namun sangat disayangkan ada kita temui beberapa penyalur yang Diduga tidak mengikuti Pedum yang sudah disepakati. Intinya Setiap temuan kita beberapa hari ini akan kita Kirim kan ke Dinas Sosial agar nantinya merekalah yang akan menyampaikan ke Bank Terkait agar diberikan sangsi atau Menarik  E- Warung  penyalur yang tidak mengikuti Pedum (pedoman umum)".

"Ada beberapa temuan yang saya dapat diantaranya Ada ditemukan Minyak makan dan Gula pasir, Kemudian Bahan sudah dibungkusi seperti sudah dibuat paket, penerima tidak menerima struk pembelian sehingga penerima tidak tahu berapa total belanjanya. semua temuan itu sudah kita sampaikan kepada kepala Dinas Sosial kota medan Dan Sekertarisnya. ucap Tarsudi lagi.

Rio lubis Bendahara IWO Deliserdang Menambahkan." seperti Apa yang telah disampaikan sekertaris Dinsos kota medan Fahruddin Harahap  kepada kami, Jika didapati  e- warung yang menyalah atau tidak mengikuti Pedum Jalan terbaik ambil bukti kirim ke  Dinsos lalu Nantinya Dinsoslah yang menyurati pihak bank untuk menon aktifkan e- warungnya".

Kedepan kita akan kumpulkan seluruh Tim Baik KPK Tipikor Sumut Juga Rekan Media yang tergabung di Ikatan wartawan online (IWO)  untuk memantau kinerja para penyalur bantuan Pemerintah, yang ada di wilayah atau daerah masing masing agar bisa memantau kinerja para penyalur bantuan pemerintah. Dan Jika Tim Temukan penyimpangan kita akan adukan penyimpangan tersebut serta siap siap lah terkenal dari Media Online. pungkas Rio.||MS/*