38 Nagori Tertunda Pencairan ADD Tahun 2021, Serta ada Empat Nagori bermasalah Diduga Ogah Bayar Pajak dan tidak Menyelesaikan Pekerjaannya
KORANKITA.ONLINE.[Simalungun, Sumut] - Pematang Raya Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun Siang tadi ramai tampak selain mobil para anggota DPRD telihat juga puluhan mobil dinas Para Camat dan OPD Pemkab Simalungun.
Sekwan DPRD Simalungun, Sahat Simangunsong saat dimintai keteranganya oleh awak media online ini, menyebutkan pihaknya sedang menggelar Rapat LKPJ tahun 2020 yang laksanaka digedung rapat Badan Anggaran yang dilaksanakan oleh Para anggota DPRD dari Komisi Satu (1) dan dihadiri para OPD dan Camat sekabupaten Simalungun. Ucapnya
Dijelaskan sekwan DPRD Simalungun, bahwa terkait LKPJ dilakukan secara serentak disejumlah Komisi, yakni Komisi 1 Komisi II dan Komis III serta Komisi IV jelasnya
Sementara rapat yang digelar diruang Badan anggaran dari komisi I yang dihadiri pihak OPD dan Camat yang dipimpin Sekretaris Komisi I Junita Veronika Munthe dan dihadiri seluruh Camat Se kabupaten Simalungun.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi1 dan juga dihadiri Ketua Komisi I, Histoni Sijabat, serta Agus Irawan Sinaga sebagai Wakil Ketua dan Sastra Joyo Sirait selaku Koordinator Bidang.
Kantor DPRD Kabupaten Simalungun Siang tadi sekira pukul 11:00 WIB laksanakan Rapat Pembahasan LKPJ tahun 2020 walau sebelumnya telah dianggenda mengenai rapat jam 10:00 WIB.
Kabid Pem Nag dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori (DPMPN) Pemkab Simalungun, Robet Kenedy Silalahi mengatakan tentang sejumlah pertanyaan dari beberapa Anggota Dewan diantaranya Anggota DPRD Simalungun, Bona Nauli Raja Gukguk dan Benfri Sinaga yang menanyakan Terkait apa saja persaratan terkait pencairan Dana Desa.
Serta Anggota Dewan lainnya menyinggung terkait adanya sejumlah Pangulu yang tidak membayar pajak serta ada pekerjaan yang tidak dikerjakan.
Sedangkan Kabid Pemenag, DPMPN Simalungun menjawab bahwa persaratan sebagai sarat mutlak yang harus dipwrsiapkan oleh para Pangulu untuk sebagai sarat pencairan dana ADD dimaksud yakni. Surat permohonan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2021 tahap ke satu. Yakni APBDES Tahun 2021 serta Surat Realisasi Pengunaan Dana Desa Tahun 2020 tahun sebelumnya, serta Surat Permohonan Pencairan dari Pangulu yang bersangkutan. Papar Kabid Pemnag DPMPN Simalungun Robet Kenedy Silalahi.
Sedangkan menganai adanya beberapa Pangulu yang tidak membayar pajak Robet Kenedy menyebutkan ada empat Kepala Desa diantaranya Kepala Desa Manik Maraja,
Bahkan selain itu juga mengenai 38 Nagori yang tertugak.pencairan Tahap 1 nya, sementara 348 Nagori sudah melakukan pencairan Dana Desa Tahap Satu. Ucap Robhet Kenedy
Salah seorang Camat, yakni Camat Tanah Jawa meminta agar diadakannya Peraturan keras untuk sebagai penindakan pada Para Pangulu Nagori /Kepala Desa.
Kecamatan Siantar, Pamatang Sidamanik keluhkan adanya sejumlah Kepala Nagori, yang mana dikatakan Camat pamatang sidamanik tahun Anggaran 2020 sering melakukan pembiaran yakni sejumlah permasalahan. Diantaranya membuat pengusulan pembangunan namun tidak dikerjakan Ujarnya.
Rapat Pembahasan LKPJ Tahun 2020 sekaligus mendengarkan sejumlah keluhan Para Camat sekabupaten se Simalungun.
Selain itu juga Salah seorang Anggota DPRD Simalungun, Sastra Joe Sirait sebagai Koordinator Bidang, mempertanyakan tetang adanya Wacana Bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga SH.
Wacana Bupati Simalungun yang mengusulkan, untuk menyerap Dana Desa tahun anggaran tahun 2021, yang mencoba akan di usulkan pada para pangulu dari penggunaan Dana ADD tahun 2021 untuk digunakan dalam pembangunan Jalan Kabupate diwilayah Kabupaten Simalungun. Hal itu kebali menjadi perdebatan. Sedangkan Sekretaris Komisi Satu, Selaku Pimpinan Rapat menywbutkan ada 4 Kepala Desa yang tidak membayar Pajak serta ada juga yang tidak menyelesaikan pekerjaannya diantaranya Nagori Manik Maraja , Nagori Puwodadi, Nagori.||Dani.R
0 Komentar