KORANKITA.ONLINE [SIMALUNGUN - SUMUT] - Mendapat respon positif dari Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Simalungun atas aksi damai dan laporan terkait dugaan tindak pidana Korupsi Kolusi Dan Nepotisme yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) kabupaten Simalungun menyampaikan pernyataan apresiasinya atas kinerja 'gerak cepat' pihak Kejaksaan.
"Kami dengar dan mengetahui dari berbagai media massa baik itu cetak, online dan media sosial bahwa pihak Kejari hingga kemarin telah memanggil sejumlah Koordinator wilayah (Korwil) Kecamatan Disdik Simalungun untuk di mintai keterangan sebagai langkah pengumpulan bukti dan keterangan terkait laporan kami (Sapma) beberapa waktu lalu", ucap Parlindungan Sirait selaku ketua Sapma PP Simalungun saat di temui awak media, Jumat pagi, (17/06/2022) sekira pukul 08.30 WIB.
Lanjutnya, Atas kinerja gerak cepat yang di lakukan Kejari, Sapma Pemuda Pwncasila Kabupaten Simalungun sangat mengapresiasi Kejari Simalungun Bapak Bobby Sandri dan Asor Olodaiv Siagian selaku Kasi intel Kejari.
Satuam pelajar dan mahasiswa (Sapma) merupakan mitra dari Kejari Simalungun dan instansi lainnya serta sebagai Control Cocial dalam masyarakat juga kebijakan pemerintah, maka ketika Sapma menilai berdasarkan penelusuran ada sesuatu yang menyalahi dan menyimpang maka Sapma berhak melaporkanke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) salah satunya Kejari.
Parlindungan Sirait lebih jauh menegaskan bahwa pihaknya juga akan tetap "Mengawal dan Mengawasi" proses hukum atas laporannya hingga tuntas.
"Semua bukti pendukung atas laporan itu telah kita lampirkan, dengan sudah dipanggilnya kepala dinas, Korwil dan sejumlah kepala sekolah untuk dimintai keterangan bukan berarti proses hukum hanya sampai disitu, kami yakin dengan gerak cepat Kejari memproses ini semua, maka dengan cepat juga semakin terkuak siapa dalang dari semua ini", tegas Parlin.
Sebelumnya Bobby Sandri Kajari Simalungun melalui Asor Siagian Kasi Intel membenarkan kalau pihaknya telah memanggil sejumlah Korwil dan Kepala Sekolah serta Kepala Disdik.
"Benar kami sudah melakukan pemanggilan terhadap Korwil dan sejumlah diantara mereka telah memenuhi itu dan sudah kami mintai keterangan, selain itu Kadisdik dan sejumlah Kepala sekolah juga sudah kami panggil dan mintai keterangan terkait 49 sekolah yang tidak menerima dana Bos", kata Asor belum lama ini.|| 01-Sml/*
0 Komentar