KORANKITA.ONLINE
[ BATU BARA - SUMUT ] -
Kehebohan mewarnai Kabupaten Batu Bara setelah ditemukan dugaan penyulapan lahan pertapakan kantor Pemerintah Kabupaten Batu Bara menjadi kebun ubi.
Kejadian ini menimbulkan kecurigaan terhadap Ketua DPRD Batu Bara, M. Safi'i, yang diduga memiliki keterlibatan dalam perubahan tersebut.
Dengan mengatasnamakan Kelompok Tani, diduga Ketua DPRD Batu Bara sulap lahan pertapakan kantor Pemerintahan Kabupaten Batu Bara menjadi perkebunan ubi.
Dari hasil investigasi, bahwa sebagian lahan seluas sekitar 9 hektar di belakang dan samping kanan Kantor Bupati Batu Bara telah berubah menjadi perkebunan ubi yang baru berusia sekitar 1-2 bulan.
Selain itu juga ditemukan lahan seluas lebih kurang 2 Ha, dan beberapa pekerja yang sedang membersihkan lahan atau memerun batang ubi yang sudah dipanen.
Pekerja yang sedang membersihkan lahan tersebut mengungkap bahwa mereka warga Kelurahan Lima Puluh (Blok 8) yang disuruh bekerja oleh seseorang bernama Iwan warga Gambus, dengan upah Rp 40.000 per 1 rante.
Dugaan kepemilikan kebun ubi oleh Ketua DPRD M. Safi'i semakin diperkuat oleh konfirmasi kepada Kasat Pol PP Kabupaten Batu Bara, Rahman Hadi.
Menurut Rahman Hadi, persoalan tersebut telah diserahkan ke bidang aset dan sedang menunggu koordinasi dengan Ketua DPRD Batu Bara M. Safi'i.
Saat ini, Sat Pol PP telah menerbitkan Surat Peringatan (SP) ke-2, dan apabila tidak ada kesepakatan antara BKAD dan pemilik kebun ubi tersebut, Sat Pol PP siap untuk mengambil tindakan "eksekusi atau memusnahkan" tanaman ubi tersebut.
Sementara, Kepala BKAD Kabupaten Batu Bara, Rijali, menegaskan bahwa BKAD tidak pernah menerima permohonan sewa atau pinjam pakai lahan terkait lahan di sekitar kantor Bupati, karena regulasinya (Perbup) belum ada.
Rijali juga menyampaikan bahwa telah mengingatkan anggota bidang aset untuk tidak memberikan izin garap sebelum regulasi lengkap terbit.ucapnya Rijali.
Hal kebun ubi di pertapakan kantor Bupati Batu Bara ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kabupaten Batu Bara dan menimbulkan pertanyaan atas transparansi dan legalitas tindakan yang dilakukan terkait perubahan lahan tersebut.||01-BB/*
0 Komentar