KORANKITA.ONLINE.[Simalungun-Sumut] - Puluhan pangulu, yang tergabung dalam Keluarga Besar Pangulu se-Simalungun (KBPS) melakukan unjuk rasa (Demo-red) ke kantor DPRD Simalungun dan Kantor Bupati Simalungun, Senin (22/11/21).
Pihak pangulu dalam orasinya meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala nagori (Pilpanag) tetap dilaksanakan pada Tahun 2022, serta menanyakan, apa dasar dan alasan Pemkab Simalungun melakukan penundaan Pilpanag tersebut.
Raslan Purba yang menjabat sebagai Pangulu Nagori Ambarisan, Kecamatan Sidamanik selaku Ketua KBPS dan langsung menjadi Koordinator Aksi menegaskan, Pilpanag Tahun 2022 harus tetap digelar.
Diterangkan Raslan, bahwa alasan penundaan pilpanag, seperti yang sudah disampaikan Asisten I Pemkab Simalungun, Sari Muda Purba kepada pihaknya, karena pandemi covid-19 sangat tidak relevan, mengingat vaksinasi di Simalungun terus berlangsung.
Kemudian alasan keterbatasan anggaran juga menurut Raslan tidak relevan, karena anggaran untuk Pilpanag sudah disusun dan sudah dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
"Alasan penundaan tidak jelas, kata nya masalah keterbatasan anggaran, padahal anggaran nya sendiri sudah disusun dan dianggarakan sekitar 16 Miliar" ucap Raslan Purba kepada Wartawan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait, yang saat itu menerima kedatangan para pangulu mengatakan, bahwa penundaan pilpanag belum final.
Diri nya juga mengaku tidak mengetahui, terkait informasi penundaan pilpanag dan akan melakukan komunikasi dengan fraksi lain, untuk memperjuangkan gelaran pilpanag di Tahun 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Satra Joyo Sirait juga tidak setuju atas usulan Bupati Simalungun terkait penundaan Pilpanang.
"Saya secara pribadi juga tidak setuju atas pengusulan penundaan Pilpanag yang dilakukan Bupati Simalungun" ucap Sastra Joyo Sirait.
Setelah menggelar aksi di DPRD, kemudian para pangulu menuju Kantor Bupati untuk menggelar orasi dan bertemu Bupati untuk Audensi.
Namun saat di kantor Bupati, pihak pangulu Tak Bertemu Bupati (RHS-red) hanya diterima oleh Asiten I Sari Muda Purba, yang notabenenya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (DPMPN).
Merekapun mengaku tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Asisten I Pemkab Simalungun.
Dengan tidak hadir nya Bupati (mungkin menghindar-red) Raslan selaku Ketua KBPS dan Kordinator aksi mengaku sangat kecewa, dan meminta ada jawaban bupati terhadap tuntutan mereka.
"Kita tunggu sampai sore jawaban dari Bupati, jika tidak ada, kami akan datang kembali ke tempat ini dengan massa yang lebih besar" tegas nya.||04-MR/*
0 Komentar